Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Indonesia merespons laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diterbitkan Amerika Serikat (AS) dengan serangan balik. Sikap ini dinilai sebagai pertanda buruk perbaikan penanganan HAM.
Pemerintah AS menerbitkan laporan berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia” melalui situs resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia. Laporan itu membahas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia selama tahun 2021.
Beberapa kasus yang disorot adalah pembunuhan 6 laskar FPI, pembatasan internet di Papua, pemanggilan BEM UI usai mencuit Jokowi King of Lip Service, kriminalisasi aktivis oleh Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan, dan keterlibatan Komisioner KPK Lili Pintauli dalam kasus korupsi Tanjung Balai.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menanggapi laporan AS itu dengan sindiran. Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mempertanyakan pelanggaran HAM yang terjadi di AS.”Apakah tidak ada kasus HAM di AS? Serius?” ungkap Teuku kepada CNNIndonesia.com beberapa hari lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga berkomentar tentang sejumlah kasus pada laporan itu. Salah satunya pengawasan pemerintah terhadap warga negara yang terkadang tanpa izin melalui aplikasi PeduliLIndungi.
Mahfud menjawab laporan itu dengan klaim pencapaian penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Indonesia. Ia menyebut capaian Indonesia lebih baik dari AS.
“Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika dalam menangani Covid ini,” kata Mahfud dalam rekaman video di kanal YouTube Menko Polhukam.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin melihat serangan balik dilakukan pemerintah karena tidak terima dikritik pihak asing. Ia menyebut pemerintah merasa didikte oleh AS dengan laporan itu.
Menurut Ujang, pemerintah ingin menyelamatkan wibawa di mata publik. Oleh karena itu, bantahan keras pun disampaikan ke AS.
“Bantahan itu yang mereka lakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintah yang saat ini banyak diragukan publik,” kata Ujang, Minggu (17/4).
Sumber
The post Laporan HAM AS dan Upaya Pemerintah Jaga Kredibilitas appeared first on Universitas Al Azhar Indonesia.
Source: UAI